JAKARTA – Perkembangan teknologi yang mana pesat di area Asia, termasuk Indonesia menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) agar tiada tertinggal di arus perubahan.
Hal ini disampaikan Aie Natasha, ketua eksekutif Enable Project serta Koordinator Konsorsium Gerbangtara pada pertemuan Frontline Perspectives: Safeguarding Human and Environmental Rights in New Technology di area konferensi Corporate Sustainability and Environmental Rights in Asia yang berlangsung di area United Nations Conference Centre (UNCC-BKK), Bangkok (18/3/2025).
Aie menekankan perkembangan infrastruktur teknologi harus sejalan dengan peningkatan kapasitas SDM agar tak memicu ketimpangan sosial kemudian ekonomi.
“Kita rutin berbicara tentang transisi yang adil, tetapi tanpa strategi berkelanjutan yang didukung pemerintah juga sektor bisnis, pengembangan infrastruktur pun akan terhambat. Tantangan terbesar tidak belaka penyelenggaraan fisik, tetapi juga kesiapan tenaga kerja yang digunakan mampu beradaptasi dengan perubahan,” ujarnya.
Sebagai contoh, perkembangan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) di tempat Indonesia menjadi salah satu proyek besar yang dimaksud membutuhkan kesiapan SDM untuk membantu pengembangan infrastruktur.
Dalam konteks ini, Inisiatif Bangun Nusantara (Gerbangtara) hadir sebagai inisiatif kolaboratif yang mana fokus pada peningkatan kapasitas warga lokal agar dapat berperan berpartisipasi pada pengerjaan yang tersebut inklusif lalu berkelanjutan.
Selain itu, Aie juga menyoroti ketimpangan akses teknologi yang mana masih menjadi tantangan, teristimewa bagi komunitas pedesaan juga warga adat di dalam Asia.
Menurut dia, pembangunan ekonomi teknologi harus didahului dengan kesiapan SDM yang akan mengoperasikannya. “Perbedaan antara kota besar kemudian wilayah terpencil bukanlah belaka persoalan infrastruktur, tetapi juga kesiapan tenaga kerja. Apakah mereka itu miliki keterampilan yang dimaksud dibutuhkan, teristimewa pada ekonomi hijau? Hal ini yang tersebut harus kita dorong,” kata Aie.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya penanaman modal di green skills, keterampilan berbasis keberlanjutan yang digunakan menggalang transisi energi ramah lingkungan.
“Penguatan SDM dengan keterampilan hijau adalah kunci menghadapi tantangan lapangan usaha masa depan sekaligus membuka prospek pembaharuan di kegiatan ekonomi sirkular,” ucapnya.
Menurut Aie, kolaborasi lintas sektor (pentahelix) yang dimaksud melibatkan pemerintah, dunia usaha, penduduk sipil, akademisi, dan juga media, menjadi faktor utama pada memacu kebijakan dan juga praktik usaha yang lebih tinggi inklusif dan juga berkelanjutan.
Konferensi ini menghadirkan berbagai pakar global, termasuk Ben Hardman (Mekong Legal Director, Earth Rights International), Sarayu Natarajan (Founder, Aapti Institute), Patchareeboon Sakulpitakphon (Sustainability and Impact Lead, PALO IT Thailand), serta Jehan Wan Aziz (Rule of Law Lead, UNDP Malaysia).
