JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tersebut menghapus kuota impor untuk beberapa komoditas strategis. Langkah yang disebutkan sebagai bentuk reformasi sektor ekonomi yang dimaksud progresif juga berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah serius membongkar tata niaga yang mana selama ini dikuasai kelompok rente juga praktik tiada sehat.
“Presiden mengambil langkah yang mana tepat kemudian berani. Ini adalah membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang digunakan lebih lanjut efisien lalu transparan,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
Hanif mengingatkan, liberalisasi impor tidaklah boleh dilepaskan begitu cuma tanpa pengaman dan juga kebijakan penyeimbang. Negara masih memiliki tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa produsen di negeri tiada tergilas pada kompetisi pangsa bebas yang mana belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku bisnis nasional, khususnya yang dimaksud selama ini menopang keinginan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup dikarenakan banjir item impor murah,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan di kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan bidang substitusi impor—yakni sektor-sektor strategis yang mana mampu memproduksi barang yang tersebut selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
“Jangan cuma bicara persoalan membuka pintu, tapi juga masalah menyiapkan dapur sendiri. Perkuatan lapangan usaha substitusi impor adalah kunci kemandirian perekonomian jangka panjang,” ujarnya.
Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengatakan pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun tetap memperlihatkan harus diarahkan secara strategis agar mengupayakan ketahanan perekonomian nasional.
“Impor harus selektif serta bersifat komplementer, bukanlah substitusi terhadap apa yang mana dapat diproduksi pada pada negeri. Kita sanggup memperluas hubungan dagang, tapi masih dengan keberpihakan pada lapangan usaha dan juga petani kita sendiri,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang adil lalu timbal balik. Jika Indonesia membuka lingkungan ekonomi bagi barang negara mitra, maka akses lingkungan ekonomi ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.
“Langkah Presiden telah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi bursa lalu keberpihakan terhadap konstruksi bidang nasional,” tandasnya.
