Jakarta – Dewan Pemimpin wilayah Bank Negara Indonesia (BI) akhirnya memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI Rate ke level 5,50% pada Mei 2025, setelahnya sebelumnya selama empat bulan berturut-turut sejak 15 Januari 2025 mempertahankan BI Rate dalam level 5,75%.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, langkah hasil Rapat Dewan Pemimpin wilayah (RDG) ini mempertimbangkan tekanan naiknya harga pada 2025 lalu 2026 yang akan rendah kemudian terkendali dalam kisaran 2,5% plus minus 1%, juga untuk menggalakkan perkembangan ekonomi.
“Keputusan ini konsisten dengan prakiraan naiknya harga tahun 2025 lalu 2026 yang mana rendah kemudian terkendali di sasaran 2,5±1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya, dan juga untuk turut mengupayakan perkembangan ekonomi,” ucap Perry pada waktu konferensi pers hasil RDG, Rabu (21/5/2025).
Perry pada waktu itu juga menegaskan, peningkatan dunia usaha Negara Indonesia harus terus diperkuat sehingga dapat memitigasi dampak ketidakpastian global akibat kebijakan tarif resiprokal AS. Pertumbuhan perekonomian kuartal I-2025 tercatat semata-mata mampu mencapai 4,87% (yoy), lebih besar rendah dari kuartal IV-2024 sebesar 5,02% (yoy).
Dengan realisasi Pendapatan Domestik Bruto triwulan I 2025 juga mencermati dinamika perekonomian global, Bank Negara Indonesia memprakirakan perkembangan perekonomian Indonesia 2025 berada pada kisaran 4,6-5,4%, sedikit tambahan rendah dari kisaran prakiraan sebelumnya 4,7-5,5%.
“Berbagai respons kebijakan penting makin diperkuat untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui penguatan permintaan domestik dan juga optimalisasi kesempatan peningkatan ekspor,” paparnya.
Meski sektor ekonomi mengalami pelemahan pertumbuhan, Perry menegaskan, kurs rupiah malah cenderung menguat ke depan. Menurutnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Mei 2025 (hingga 20 Mei 2025) menguat sebesar 1,13% (ptp) dibandingkan dengan sikap akhir April 2025.
“Rupiah juga cenderung menguat dibandingkan dengan kelompok mata uang negara mengalami perkembangan mitra dagang utama Nusantara serta kelompok mata uang negara maju ke luar dolar AS. Secara keseluruhan, pergerakan Rupiah berada pada kisaran yang digunakan sesuai dengan fundamental perekonomian domestik di mempertahankan stabilitas perekonomian,” paparnya.
Di sisi lain, ia melanjutkan, defisit kegiatan berjalan atau current account deficit (CAD) yang bermetamorfosis menjadi salah satu komponen neraca pembayaran Nusantara atau NPI ia anggap masih akan terus rendah ke depannya, ditopang oleh surplus neraca perdagangan barang, khususnya nonmigas.
Pada kuartal II-2025, aliran masuk pembangunan ekonomi portofolio hingga Mei 2025 ia pastikan juga telah dilakukan kembali meningkat, khususnya ke SBN juga saham, sejalan dengan meredanya ketidakpastian global juga masih baiknya prospek perekonomian Indonesia.
Perkembangan positif ini meningkatkan kekuatan ketahanan eksternal setelahnya pada April 2025 pembangunan ekonomi portofolio mencatat net outflows , meskipun secara kumulatif triwulan II 2025 sampai 19 Mei 2025 masih tercatat net outflows 3,1 miliar dolar AS.
Posisi cadangan devisa pada akhir April 2025 tercatat sebesar 152,5 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor serta pembayaran utang luar negeri Pemerintah, juga berada pada menghadapi standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
“Bank Negara Indonesia memprakirakan NPI 2025 permanen baik ditopang defisit proses berjalan yang mana rendah di kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari Pendapatan Domestik Bruto kemudian surplus operasi modal serta finansial yang dimaksud berlanjut, pada sedang ketidakpastian global yang dimaksud masih tinggi,” ucap Perry.
Sementara itu, tekanan naiknya harga pada April hanya saja sebesar 1,95% secara tahunan, dengan kenaikan harga inti masih terkendali di dalam level 2,5% secara tahuann. Inflasi kelompok volatile food (VF) tercatat sebesar 0,64% (yoy) , lalu kelompok administered prices mencatat kenaikan harga sebesar 1,25% (yoy), setelahnya pada Maret 2025 mencatatkan data deflasi sebesar 3,16% (yoy).
“Ke depan, Bank Indonesia meyakini naiknya harga terkendali pada sasaran 2,5±1% pada 2025 dan juga 2026. Inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi pemuaian yang digunakan terjangkar di sasaran, kapasitas perekonomian yang tersebut memadai, imported inflation yang mana terkendali, lalu dampak positif dari digitalisasi,” ungkap Perry.
Oleh sebab itu, ia menekankan, suku bunga acuan BI rate pada masa kini mempunyai ruang untuk diturunkan, ditambah dengan bervariasi bauran kebijakan moneter makroprudensial, lalu sistem pembayaran untuk terus menyokong pertumbuhan perekonomian berkelanjutan.
Adapun bauran kebijakan itu sebagai berikut:
1. Perkuatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang digunakan sesuai dengan fundamental teristimewa melalui intervensi proses Non-Deliverable Forward (NDF) dalam pangsa luar negeri dan juga kegiatan spot lalu Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di dalam bursa domestik. Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) pada lingkungan ekonomi sekunder untuk melindungi stabilitas pangsa keuangan juga kecukupan likuiditas dalam perbankan;
2. Perkuatan strategi operasi moneter pro-market untuk menguatkan efektivitas transmisi penurunan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, mempercepat pendalaman lingkungan ekonomi uang lalu lingkungan ekonomi valuta asing (valas), juga memacu aliran masuk modal asing, dengan:
– mengatur susunan suku bunga instrumen moneter juga swap valas untuk menguatkan efektivitas transmisi penurunan suku bunga dengan terus mempertahankan daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik;
– meningkatkan kekuatan strategi kegiatan term-repo kemudian swap valas untuk mempertahankan kecukupan likuiditas pada pangsa uang lalu perbankan; dan
– menguatkan peran Primary Dealer (PD) untuk meningkatkan operasi SRBI di lingkungan ekonomi sekunder dan juga kegiatan repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar;
3. Pengembangan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) dari maksimum 30% berubah menjadi 35% dari modal bank. Menguatkan implementasi kebijakan RPLN ini ditujukan untuk meningkatkan sumber pendanaan bank dari luar negeri sesuai keinginan perekonomian dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, melalui penerapan parameter kontrasiklikal sebagai penambah RPLN sebesar 5%. Menguatkan kebijakan RPLN dimaksud berlaku efektif sejak 1 Juni 2025, serta akan diatur lebih banyak lanjut pada ketentuan mengenai RPLN;
4. Pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps dari 5% bermetamorfosis menjadi 4% untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dengan fleksibilitas repo sebesar 4%, juga rasio PLM syariah sebesar 100 bps dari 3,5% menjadi 2,5% untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS), dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5%. Penurunan ini juga ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, yang dimaksud berlaku efektif sejak 1 Juni 2025;
5. Perkuatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang dimaksud bermetamorfosis menjadi cakupan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM);
6. Perluasan pengakuan digital melalui akselerasi persiapan implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-Jepang kemudian inisiasi uji coba QRIS Antarnegara Indonesia-Tiongkok;
7. Perkuatan dan juga perluasan kerjasama internasional dalam area kebanksentralan, salah satunya konektivitas sistem pembayaran lalu proses menggunakan mata uang lokal, juga memfasilitasi penyelenggaraan pemasaran penanaman modal serta perdagangan di sektor prioritas bekerjasama dengan instansi terkait.
Next Article BI Rate Sudah Turun Jadi 5,75%, Airlangga Minta Bank Lakukan Hal Ini
Artikel ini disadur dari Keputusan Lengkap BI Turunkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,50%
