JAKARTA – Ketua Dewan Sektor Bisnis Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan Presiden Prabowo Subianto sudah pernah memberikan perintah khusus untuk menindak tegas organisasi warga (ormas) pelaku pungutan liar (pungli) ke pengusaha. Pungli ormas selama ini dikeluhkan menjadi penghambat investasi.
“Presiden perintahkan TNI-Polri untuk meninjau seperti itu. Kita harus tindakan hal semacam itu juga nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus baik,” kata Luhut dalam Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (19/3/2025).
Sebelumnya, Polri menegaskan akan menindak ormas yang digunakan memalak pelaku usaha. Polisi menyediakan hotline 110 untuk melaporkan segala bentuk gangguan keamanan juga langkah premanisme.
“Sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas. Tidak boleh ada oknum yang dimaksud menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, atau aksi yang mana merugikan dunia bidang usaha dan juga menghambat investasi,” kata Kepala Biro Penerangan Publik (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu, 15 Maret 2025.
Trunoyudo mengatakan, pemalakan atau pungli yang mana diadakan oknum ormas dapat dikategorikan sebagai aksi premanisme. Aksi itu dinilai menghambat iklim pembangunan ekonomi pada Indonesia.
“Polri berjanji untuk memverifikasi dunia bidang usaha terbebas dari ancaman kelompok tertentu yang mana menyalahgunakan nama ormas demi kepentingan pribadi atau kelompok,” katanya.
Trunoyudo mengatakan, sebelum melakukan penindakan hukum, polisi mengedepankan langkah preventif dan juga preemtif. Upaya ini dilaksanakan melalui sosialisasi, pembinaan, dan juga koordinasi dengan berbagai pihak agar ormas tidak ada terjebak pada tindakan melawan hukum.
“Selain tindakan represif melalui penegakan hukum, Polri juga melakukan pendekatan preventif kemudian pre-emtif dengan memberikan pemahaman untuk anggota ormas agar tidak ada menyalahgunakan keorganisasian nya. Pembinaan ini penting agar merek mampu berkontribusi secara positif pada menjaga ketertiban serta menyokong iklim pembangunan ekonomi yang mana kondusif,” katanya.
