JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) membutuhkan wadah kebijakan pemerintah untuk mempertahankan eksistensinya setelahnya tiada lagi menjabat sebagai kepala negara. Fernando berpendapat, salah satu opsi yang masuk akal adalah bergabung dengan partai kebijakan pemerintah (parpol) yang mana selama ini punya peran pada dinamika urusan politik nasional.
“Joko Widodo membutuhkan wadah untuk sanggup mempertahankan eksistensinya di urusan politik Indonesia. Sehingga perlu bergabung dengan salah satu partai urusan politik yang dimaksud selama ini selalu memberikan warna di kebijakan pemerintah Indonesia,” ujar Fernando, Rabu (26/3/2025).
Dia pun menyoroti selain delapan parpol yang dimaksud memiliki kursi pada DPR, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga tetap memperlihatkan mampu bersaing pada mewarnai urusan politik nasional. Dengan demikian, kata dia, potensi Jokowi untuk bergabung dengan PSI semakin terbuka lebar.
PSI dipimpin oleh anak bungsunya, Kaesang Pangarep. “Sehingga sangat kemungkinan besar Joko Widodo bergabung dengan partai yang mana ketika ini dipimpin oleh anak bungsunya. Apalagi secara jelas gagasan partai super terbuka oleh Jokowi diwujudkan oleh Kaesang di tempat PSI,” imbuhnya.
Dia melanjutkan, apabila Jokowi mengambil peran strategis dalam PSI, baik sebagai pembina atau pada jabatan lainnya, hal ini akan segera memberikan dampak signifikan bagi parpol tersebut. Fernando melanjutkan, kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum PSI juga Jokowi di kedudukan strategis akan meningkatkan daya saing serta elektabilitas PSI pada menghadapi Pemilihan Umum 2029.
“Kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum lalu Jokowi sebagai pembina atau jabatan lainnya akan mampu meningkatkan pendapat PSI 2029 yang mana akan datang,” ucapnya.
Meski hingga sekarang belum ada pernyataan resmi dari Jokowi mengenai langkah politiknya setelahnya 2024, perkiraan mengenai kemungkinan bergabungnya dengan PSI semakin menguat. Jika benar terjadi, maka langkah yang dimaksud diyakini akan datang menjadi salah satu strategi kebijakan pemerintah yang menarik untuk disimak di perjalanan kebijakan pemerintah Indonesia ke depan.
