Jakarta – Kementerian Energi kemudian Informan Daya Mineral (ESDM) berada dalam bersiap menjalankan inisiatif pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) bioetanol ke di Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan kemudian Konservasi Tenaga (EBTKE) Eniya Listiani Dewi memproyeksikan kegiatan ini akan mulai dijalankan antara tahun 2025 atau 2026. Adapun, regulasi mandatori bioetanol nantinya akan tertuang dalam pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM.
Meski belum diputuskan, pemerintah mengkaji kemungkinan mandatori pencampuran bioetanol dengan BBM bensin sebesar 5% atau Etanol 5% (E5) atau bahkan bisa jadi 10%. Kajian ini diantaranya apakah mandatori akan direalisasikan bertahap atau dengan segera dengan besaran persentase tersebut.
“Dari di tempat ini kita akan keluarkan Keputusan Menteri untuk memandatorikan seperti biodiesel 40% pada awal 2025 ini lalu ini apakah dengan Keputusan Menteri mengeluarkan 5% apakah 2025 atau 2026 ini masih diskusi penetapan pentahapannya,” tuturnya pada acara Coffee Morning CNBC Indonesia, dikutipkan Hari Senin (19/5/2025).
“Akan mudah-mudahan kita kembalikan pada peraturan pentahapan yang tersebut clear, apakah secara langsung 10% atau 5% mandatori, tapi harus hitung kesiapan feedstock,” ujarnya.
Menurut Eniya, pemerintah sendiri ketika ini masih berdiskusi mengenai target implementasi dari inisiatif campuran bioetanol untuk BBM tersebut, apakah dimulai pada 2025 atau 2026. Selain itu, terkait dengan kesiapan pasokan unsur baku (feedstock) juga masih menjadi perhatian.
“Nah ini kan kita sedang diskusi. Jadi ketetapan pentahapannya ini. Hal ini yang digunakan saya juga ingin mendengarkan opini dari teman-teman khususnya kesulitan feedstock,” kata dia.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pengembangan bioetanol selama ini mengalami hambatan lantaran dikenakan cukai. Sekalipun penggunaannya untuk campuran material bakar.
Eniya mengkaji di dalam pada aturan yang dibuat pemerintah, penyelenggaraan bioetanol sebagai campuran material bakar sejatinya ditargetkan mencapai 20 persen (E20) pada 2025. Namun demikian, implementasinya selama ini masih terhambat permasalahan cukai.
“Nah tetapi belum ada yang mana ngejar. Nah akibat memang sebenarnya kesulitan nilai dan juga kesulitan isu cukai yang tersebut masih menjadi problem dan juga ini baru kita lihat bagaimana skenario nya pada sektor regulasi ya,” kata Eniya.
Lebih lanjut, Eniya menyatakan bahwa walaupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) telah dilakukan menetapkan bahwa cukai belaka dikenakan pada minuman beralkohol, namun persoalan muncul pada klasifikasi baku lapangan perniagaan Indonesi (KBLI) yang masih berbelit-belit.
“Ini kalau dari PMK sendiri, peraturan Kementerian keuangan itu telah mengeluarkan, cuma menetapkan cukai itu pada minuman saja. Jadi kalau untuk material bakar tidak. Tetapi ada sedikit KBLI yang tersebut berbelit. Jadi nanti harus dalam clear kan di dalam nomor KBLI nya,” katanya.
Sementara itu, Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) berada dalam melirik prospek bidang usaha baru merupakan pemanfaatan aren sebagai substansi baku pembuatan bioetanol. Adapun, bioetanol sendiri digunakan sebagai campuran komponen bakar minyak (BBM) jenis bensin.
CEO Pertamina New and Renewable Energy (PNRE), John Anis mengemukakan bahwa pada waktu ini pihaknya sedang membidik kemungkinan pemanfaatan aren sebagai substansi baku pembuatan bioetanol. sebabnya peluang aren untuk bioetanol di dalam Negara Indonesia cukup besar.
Menurut dia, berdasarkan data dari Kementerian Perhutanan terdapat kemungkinan lahan seluas dua jt hektare ke beraneka wilayah Nusantara juga cocok untuk pengembangan vegetasi aren.
“Yang mendebarkan adalah, dari data statistik yang dimaksud diberikan oleh mereka, itu per hektar, per tahunnya, bioetanol yang tersebut bisa jadi dihasilkan oleh aren ini, sekitar 4 sampai 5 kali tambahan besar dari yang mana lainnya baik dari gula, dari jagung,” kata John pada pada kesempatan yang digunakan sama.
Ia lantas memerinci bahwa berdasarkan perhitungan dari Kementerian Perhutanan, 1 jt hektar lahan aren mampu memproduksi 24 jt kiloliter bioetanol per tahun. Angka yang dimaksud cukup signifikan untuk menggantikan setengah dari keinginan BBM nasional.
“Jadi kalau punya 1 jt hektar, 24 jt kl. Padahal kebetulan kita sekitar 40 jt kl. Jadi setengahnya udah, ya setengahnya, kalau itu masif, udah gak import lagi tuh. Jadi udah tertutup lah,” kata dia.
Oleh sebab itu, untuk mengembangkan aren sebagai komponen baku bioetanol, PNRE akan mengembangkan proyek percontohan di dalam wilayah Jawa Barat. Misalnya yakni ke Tasikmalaya atau Garut.
Next Article Kurangi Impor Bensin, RI Budidaya Tanaman Ini adalah dalam Jawa-Merauke
Artikel ini disadur dari Pemerintah Siapkan Mandatori BBM Bensin Bioetanol, Ini Bocorannya
