DKI Jakarta – Kebijakan Taraf Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang mana dilakukan di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tersebut lebih besar fleksibel juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN penting menyesuaikan dengan keadaan pada lapangan agar tiada menghambat daya saing lapangan usaha nasional dalam sedang persaingan global yang semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, lapangan usaha kita malah mampu kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo pada hadapan para pelaku usaha serta pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang mana berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar mengupayakan perkembangan lapangan usaha pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Level Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi materi baku, tenaga kerja, lalu serangkaian produksi dari di negeri yang digunakan digunakan pada sebuah komoditas atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang tersebut terlibat di pembuatan item tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang kemudian jasa
Salah satu tujuan utama inisiatif TKDN adalah memberdayakan bidang di negeri agar lebih tinggi kuat serta kompetitif. Sehingga, pemerintah telah terjadi menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan prasyarat Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman serta hibah.
Penerapan TKDN mengakibatkan banyak manfaat. Selain membantu menghurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga menerima lebih besar berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, lalu meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Pemakaian hasil di negeri bukanlah hanya sekali tentang kepentingan ekonomi, tapi juga mengenai mendirikan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang mana disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri tidak semata masalah nomor atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tak hanya sekali memacu lapangan usaha untuk memenuhi target bilangan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi lingkungan sektor lokal agar meningkat dan juga mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
