JAKARTA – Rencana eksekutif Indonesia mencabut moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah, teristimewa Arab Saudi disambut beragam oleh masyarakat. Ketua Harian Purna Pekerja Migran Indonesia Paryanto turut menyambut rencana pemerintah membuka kembali penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi yang disebutkan dengan beberapa catatan seperti peningkatan kapasitas CPMI yang tersebut perlu disiapkan sebaik kemungkinan besar sebelum berangkat ke luar negeri.
“Sebagai pegiat pekerja migran Indonesia (PMI) serta purna PMI saya sangat setuju dengan dibukanya potensi kerja juga dicabutnya moratorium ke Arab Saudi, kita tentu tahu bahwa ada plus minusnya iya, tetapi dengan catatan harus disiapkan terlebih dahulu dari hulu hingga hilirnya dari desa, kecamatan hingga disnaker harus disiapkan pelatihanya,” ujar Paryanto pada diskusi umum di area Bandung, hari terakhir pekan (21/3/2025).
Paryanto meminta-minta semua pihak mengambil bagian melibatkan di mempersiapkan pekerja yang dimaksud hendak bekerja ke luar negeri sebagai upaya untuk memaksimalkan pengamanan PMI pada waktu telah berkarier ke luar negeri. “Ditutup pun seperti sekarang yang digunakan berangkat secara unprosedural tetap memperlihatkan banyak, kita tak bisa jadi melarang orang mau pergi, mau kerja. Penekanannya jikalau dibuka pemerintah desa mesti dilibatkan,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, salah satu pelaku usaha penempatan PMI Ahmad Faisol mengaku senang dengan rencana pemerintah membuka prospek untuk mencabut moratorium penempatan ke Arab Saudi. Ia berharap sanggup mempersiapkan sebaik mungkin, sehingga yang dimaksud diharapkan pemerintah sanggup terwujud.
“Kami mengucapkan terima kasih terhadap Presiden Prabowo serta Pak Menteri Karding, pencabutan moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi akan memberikan prospek para pekerja kita yang dimaksud memang benar hari ini mungkin saja sulit mendapatkan pekerjaan di tempat di negeri bisa jadi bekerja ke Arab Saudi,” katanya.
“Peluang itu tentu harus disambut oleh semua stakeholder dengan mempersiapkan sebaik mungkin saja termasuk skema peningkatan kapasitas dan juga perlindungannya,” tegas Faisol yang digunakan pada waktu ini juga menjabat sebagai Wasekjen DPP Asosiasi Korporasi Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) ini.
Dia mengaku setuju bahwa penempatan PMI secara prosedural akan memberikan pengamanan tambahan baik jika dibandingkan dengan dengan praktik unprosedural seperti yang mana ketika ini marak lantaran adanya moratorium. “Dengan dibuka maka semua penempatan PMI nantinya akan menjadi resmi, terdata siapa yang akan berangkat kerja, sedang bekerja serta yang dimaksud telah purna PMI,” kata dia.
“Nah itu akan memudahkan jikalau ada hambatan yang dimaksud dialami oleh pekerja di area sana, ketika ini kami mendengar ada beberapa yang tersebut tetap saja berangkat dan juga sebab unprosedural tentu tidak ada terdata apabila ada permasalahan sulit untuk mencari yang digunakan bersangkutan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Lingkup Penempatan Perluasan Tenaga Kerja kemudian Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Hendra Kusuma Sumantri menyatakan pihaknya telah jauh-jauh hari bersiap di meningkatkan pelindungan PMI ke Arab Saudi melalui kegiatan dan juga peraturan area terkait dengan penempatan PMI.
“Sebetulnya kami di area pemerintah tempat di dalam Jabar telah siap mungkin saja sejak lima tahun atau bahkan lebih, sejak era Gubernur Ahmad Heryawan kemungkinan besar kita pernah mendengar Jabar Membara, itu maksudnya Jabar mengembara cari penghidupan salah satunya kemungkinan besar menjadi pekerja migran Indonesia, namun kami lebih tinggi menekankan kemungkinan besar pada hal pelindungannya, Jabar itu secara penempatan PMI nomor tiga jumlahnya tetapi persoalan hukum nomor satu, nah kami menyokong supaya bekerja sesuai dengan prosedurnya,” jelas Hendra.
Menurut Hendra beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi memang sebenarnya menjadi pilihan warga Jawa Barat yang dimaksud bekerja ke luar negeri. “Secara tipologi pekerja migran Indonesia, Jabar memang sebenarnya tambahan dominan bekerja ke Timur Tengah jikalau jika dibandingkan dengan dengan Jatim juga Jateng yang dimaksud menurut informasi lebih lanjut memilih ke aspak seperti Taiwan juga Hongkong, makanya kami lebih tinggi hati-hati,” pungkasnya.