Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menyampaikan kerangka kebijakan sektor ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2026 terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada hari ini, Selasa (20/5/2025).
Dokumen ini nantinya akan berubah menjadi substansi pembahasan awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Menurut Sri Mulyani, KEM PPKF dinilai telah dilakukan disusun dengan mempertimbangkan berubah-ubah dinamika global pada waktu ini. Dia pun menuturkan pihaknya akan memonitor bermacam langkah-langkah efisiensi di penyusunan RAPBN 2026, dengan mengevaluasi realisasi tahun ini.
“Ini kan masih sekitar 2 bulan lagi ya, jadi kinerja dari Kementerian/Lembaga serta langkah-langkah efisiensi dia tentu akan masuk ke di pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN,” kata Sri Mulyani pada DPR pasca Rapat Paripurna ke-18, Selasa (20/5/2025).
Dia pun memverifikasi pemerintah akan kekal selektif di APBN 2026. Hal ini dijalankan lantaran APBN akan diprioritaskan untuk bidang-bidang tertentu yang penting mendapatkan afirmasi.
“Makanya desainnya nanti akan permanen dilihat dari sisi kinerja dunia usaha makronya,” kata Sri Mulyani.
Strategi ini, lanjutnya, mengacu pada Asta Cita 8 dari acara Presiden Prabowo Subianto. “Kita optimalkan program-program yang mana didevelop oleh Kementerian lalu Lembaga. Tentu semata dengan arahan kemudian guidance dari Bapak Presiden.”
Next Article Tok! Sri Mulyani & DPR Sepakat Belanja Kemenkeu Dipangkas Mata Uang Rupiah 9 Triliun
Artikel ini disadur dari Sri Mulyani Pastikan Efisiensi Tetap Lanjut di APBN 2026
